Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan.Pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan itu merupakan bagian dari program USO (Universal Service Obligation) yang mencakup 31.824 desa di Indonesia, kata Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Kemitraan Kemkominfo Aizirman Djusan pada Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Wilayah Timur, di Mataram, Senin (15/3).
Ia mengatakan program USO merupakan bagian dari pelaksanaan sasaran pembangunan prioritas khususnya untuk program yang diimplementasikan di daerah perbatasan dan terpencil. Dengan adanya pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan itu diharapkan setelah tahun 2010 seluruh desa di Indonesia sudah terlayani jaringan telekomunikasi atau disebut dengan istilah desa berdering.
Program telekomunikasi pedesaan itu juga mencakup desa-desa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan terus dikembangkan dari desa berdering menjadi desa pintar yakni adanya akses internet di desa tersebut. Desa pintar lebih tinggi statusnya dari desa berdering karena sudah bisa mengakses dunia dari kawasan pedesaan, ujarnya.
Selain itu, kata Djusan, Kemkominfo juga membuat program pembangunan dan penguatan media center di pedesaan, daerah perbatasan dan daerah terpencil serta rawan konflik. Menurutnya NTB bukan daerah perbatasan tetapi dapat dikategorikan daerah konflik pada lokasi (desa) tertentu sehingga juga berhak mendapat bantuan penguatan media center.
Djusan juga menginformasikan bahwa Kemkominfo akan menerapkan program pembangunan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat berbasis teknologi informasi di pedesaan. Teknologi informasi itu dikenal dengan CAP/Mobile CAP, Global Partnership for Output Based Aid (BPOBA), Warmasip dan rumah pintar.
Kemkominfo juga akan membangun ITTS (Improvement Television Transmitting Stations) yang diadopsi dari Spanyol, dan program EWS (Early Warning System) yang dipelajari dari Korea. ITTS untuk pengembangan siaran televisi dan EWS untuk kepentingan pencegahan dampak bencana dan tsunami karena ada peringatan dini, ujarnya. (Ant/OL-06)
Sumber : beritapendidikan.com
0 komentar:
Posting Komentar