Listrik... Akan Naik Lagi..!!!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kenaikan tarif dasar listrik dilakukan secara berjenjang karena tidak semua konsumen listrik layak disubsidi.

Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan berkapasitas 450 VA diusulkan tidak naik. Sementara untuk sambungan listrik yang lebih besar yakni 950 VA, 1300 VA, 2200 VA, dan 3300 VA diusulkan naik berjenjang.

"Mereka yang memasang di atas 2200 VA itu sebenarnya golongan menengah sudah cukup mampu untuk membayar lebih," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz saat acara Workshop FORKEM Indonesia Pulih: Struktur APBN 2010 Pasca Perubahan dan Peluang dari Pemulihan Ekonomi, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Sabtu (10/4/2010).

Dirinya pun menilai bahwa strategi pemerintah dengan menaikkan listrik 15 persen secara rata-rata dianggap tidak pas lagi. Pasalnya,Kelompok masyarakat menengah kebawah yang berkapasitas 450 adalah termasuk yang perlu dilindungi.

"Kalau yang 450 VA kami akan usulkan agar tidak naik," tegasnya.

Sedangkan untuk kapasitas berikutnya berturut-turut yakni 900 VA diusulkan naik 5 persen, 1300 VA diusulkan naik 10 persen, 2200 VA diusulkan naik 15 persen, 3300 VA diusulkan naik 20 persen. Untuk pelanggan dengan kapasitas terpasang 6600 VA diusulkan agar tidak lagi disubsidi.

"6600 VA itu masuk kategori mewah pelanggan mewah, seharusnya memang tidak layak lagi disubsidi. Karena itulah secara bertahap subsidi akan dialihkan," tandasnya.

Stop.. Pedofilia untuk Anak!!!

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan persatuan negara-negara Eropa (European Union/EU) sepakat untuk berkolaborasi membuat program untuk memerangi pelaku pornografi anak di internet.

"Kami memutuskan untuk melakukan hal yang cukup penting bagi kenyamanan warga negara kami semua. Hal itu adalah mempersiapkan sebuah aksi kerja sama yang memungkinkan kami untuk melawan pornografi anak di internet," ujar Pejabat Urusan Dalam Negeri EU Viviane Reding, seperti dikutip melalui Yahoo News, Sabtu (10/4/2010).

Menurut Viviane, pornografi anak di dunia maya merupakan hal yang harus diperangi bersama, di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.

"Kebanyakan situs-situs yang menyalahgunakan anak untuk pornografi tersebar di seluruh bumi, banyak yang berasal dari Eropa, dan banyak juga berasal dari AS. Kita harus bersatu untuk menekan jumlah situs tersebut agar tidak berkembang lebih banyak lagi, dan jangan berikan kesempatan kepada mereka sekalipun untuk berkembang. Kita harus melindungi anak-anak kita," ujar Viviane.

Nantinya, lanjut Viviane, program penanggulangan pornografi anak ini akan melibatkan penggunaan nomor hotline untuk menampung aduan dan keluhan, selain itu juga melibatkan Kepolisian Eropa (Europol).

Secara keseluruhan, kerja sama AS dan Uni Eropa ini akan mencakup seluruh kejahatan di dunia maya (cybercrime), meski agenda besar tertuju pada pornografi anak.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang Undang (UU) No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), tidak menyurutkan kalangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia untuk memperjuangkan kemandiriannya.

Ketua Majelis Rektor PTN se-Indonesia Prof Haris Supratno mengatakan, pembatalan UU BHP menimbulkan kekecewaan pada kalangan PTN. Sebab, dalam UU yang awalnya digagas untuk memandirikan PTN di Indonesia itu, terdapat pasal-pasal yang bisa membawa PTN lebih leluasa bergerak maju.

“Semangat awalnya UU BHP itu hanya dikhususkan bagi PTN agar bisa lebih mandiri untuk mengurus PT dari segi pengelolaan keuangan, kurikulum, aset, dan pengembangan Sumber Daya manusia (SDM),” ungkapnya.

Meski begitu, Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini, bisa mengerti adanya kekhawatiran kalangan swasta yang bakal terimbas UU tersebut. “Kita bisa mengerti itu, karena awalnya memang UU BHP itu dikhususkan untuk PTN,” ujarnya.

Meski telah dibatalkan oleh MK, Haris berharap pada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk mengadopsi pasal-pasal dalam UU BHP yang membawa dampak baik bagi PTN. Terutama pasal-pasal menyangkut kemandirian PTN dalam bidang pengelolaan keuangan, kurikulum, aset, dan pengembangan SDM.

“Bentuknya bisa menjadi Peraturan Pemerintah (PP) atau Permendiknas. Tapi saya pikir akan lebih baik Permendiknas agar lebih cepat prosedurnya,” katanya.

Haris menyontohkan soal pendirian dan penutupan sebuah jurusan dan fakultas di PTN. Selama ini, kata Haris, prosedurnya cukup panjang. “Kalau dalam pasal itu akan ada kemandirian PTN untuk mengatur akademiknya. Rektor diberi hak penuh membuka dan menutup sebuah jurusan dan fakultas. Nah, nantinya kita harap itu diadopsi dalam Permendiknas. Sehingga, PTN memiliki kemandirian mengurusi rumah tangganya,” paparnya.

Hati-hati... Kunci jawaban palsu..!!!

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP sederajat di DKI Jakarta, kemarin diwarnai dengan beredarnya pesan singkat atau short messages service (SMS) kunci jawaban palsu.

Kunci jawaban tersebut diterima peserta UN di SMPN 19 Jakarta Selatan, yang juga merupakan gudang penyimpanan soal untuk subrayon 09 DKI Jakarta. ”Yang terima SMS teman saya. Nggak tahu dari siapa,” ujar salah seorang siswa SMPN 19 Jakarta berinisial FN, kepada wartawan, kemarin. SMS yang diduga kunci jawaban soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ini beredar sejak pagi, sebelum waktu pelaksanaan UN dimulai.

Mendapat SMS tersebut, karuan saja membuat para siswa bingung antara percaya dan tidak percaya. Dalam kondisi bimbang itu, sejumlah siswa menyalin kunci jawaban dalam secarik kertas kecil, lantaran tidak diperbolehkan membawa masuk benda apapun ke ruang ujian, termasuk telepon seluler. FN yang mengaku ikut menyalin SMS tersebut mengaku, tidak percaya begitu saja.

Untuk memastikan kebenarannya, saat UN berlangsung, FN terlebih dahulu mengerjakan seluruh soal Bahasa Indonesia sesuai dengan keyakinannya. Setelah semua soal terjawab, FN mencocokkan dengan kunci jawaban yang telah dia salin dari SMS tersebut. FN menyatakan, kunci jawaban yang telah dia salin dari SMS gelap tersebut berbeda dengan jawaban yang dia isi pada lembar jawaban.

”Kunci jawabannya banyak yang nggak benar. Kalau kita ngikutin malah tambah ngaco,” ujarnya. Koordinator Pemantau Independen subrayon 19 DKI Jakarta, Noor Suryaningsih mengaku, belum menerima laporan adanya kebocoran soal atau beredarnya kunci jawaban selama UN hari pertama. Menurut Noor, selama UN berlangsung dia belum melihat adanya kejanggalan yang dilakukan oleh para peserta UN.

”Paling siswa hanya minta izin untuk ke toilet. Kalau ada sesuatu,biasanya pemantau independen akan segera menghubungi,” tuturnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto yang melakukan sidak ke subrayon 19 DKI Jakarta membantah adanya kebocoran soal atau beredarnya kunci jawaban.”Mogamoga tidak ada,” ungkapnya.

Menurut Prijanto, pelaksanaan UN telah berjalan sesuai rencana. Kedatangan soal dari percetakan ke gudang penyimpanan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. ”Soal-soal yang diterima di rayon lengkap dan dalam keadaan tertutup,kemudian langsung disimpan di gudang dengan pintu disegel. Segel baru dibuka pukul 05.00 WIB yang disaksikan oleh pemantau independen,” imbuhnya.

Mengenai angka kelulusan UN SMP,Prijanto menargetkan 100%. Tahun lalu, tingkat kelulusan UN SMP mencapai 99,81%. SMS yang berisi jawaban UN juga beredar di Bogor. Evi, peserta UN mengaku, meski siap menghadapi soal ujian, namun dengan adanya penyebaran kunci jawaban melalui SMS itu sempat membuatnya bingung.

”Iya jadi nggak pede, padahal jauh-jauh hari sudah serius belajar mempersiapkan UN yang bakal dihadapi. Namun, setelah merebaknya isu serangan fajar kunci jawaban, lumayan bingung,” tuturnya, saat ditemui usai pelaksanaan UN di SMPN 1 Kota Bogor.

Ketua Tim Pemantau Independen UN Kota Bogor Bibin Rubini menegaskan pada hari pertama pelaksanaan UN belum ada indikasi penyelewengan atau penyebaran kunci jawaban via SMS.

”Meskipun ada hanya indikasi kesalahan teknis. Maksudnya soal yang tidak bisa dibaca oleh peserta UN dan ada halaman yang tidak lengkap,” ujarnya saat memantau pelaksanaan UN di SMPN 1 Kota Bogor.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kecurangan dalam UN di Kota Depok, panitia dan tim pengawas independen memperketat pengawasan. Sebelum masuk ke lokasi ujian, panitia memeriksa perlengkapan ujian dan saku para peserta ujian. Selain itu, saat ke kamar mandi para siswa juga didampingi petugas.

Hal itu untuk mencegah terjadinya kerja sama dan praktik kecurangan yang mungkin dilakukan para siswa di dalam kamar mandi. Di Jakarta Selatan, sekitar 79 siswa tidak mengikuti UN karena sakit. Kepala Seksi SMP Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Murhanuddin mengatakan, seluruh siswa yang tidak mengikuti UN kemarin bisa mengikuti UN susulan yang dilaksanakan Senin (5/4) hingga Kamis (8/4). Sedangkan untuk siswa MTs, UN susulan dijadwalkan Senin (19/4) hingga Jumat (23/4). ”Tapi mereka tetap harus membawa surat keterangan dari dokter,” ujarnya.

Sumber : okezone.com

900 kecurangan ditemukan dalam UN....!!!!

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengungkapkan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menerima 900 lebih laporan kecurangan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMP.

Dari jumlah itu, 200 laporan di antaranya menyatakan adanya kebocoran soal.Salah satunya yang terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). “Kami sudah putuskan, UN di dua sekolah di Medan untuk diulang,” tegas Fasli di Bandung kemarin. Selain Medan, Fasli mengungkapkan, beberapa sekolah di Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, juga terancam mengulang UN.Namun, pihaknya belum dapat memastikan kebocoran soal di wilayah tersebut.“Kita masih terus memverifikasi beberapa sekolah di sana, hasil temuan masih kita tindaklanjuti,ada empat sampai lima lokasi yang terus kita selidiki, jika terbukti, maka sekolah tersebut harus mengulang,” tandasnya.

Meski demikian,Fasli menyatakan, UN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikasinya, pemerintah daerah sudah tidak lagi berpikir hasil UN terkait dengan reputasi daerah. Sebelumnya, kata Fasli, pemerintah daerah selalu mengaitkan UN dengan reputasi daerah.“Tahun ini sudah berubah. Mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya peringkat yang bagus tapi dengan kecurangan. Jadi, sudah ada komitmen dari pemerintah daerah. Dan akhirnya kita mendapatkan laporan-laporan temuan,” ungkapnya. Menurut Fasli, kecurangan UN lebih disebabkan sistem yang masih lemah dan kurang mumpuni. Karena itu, dia meminta agar kecurangan UN ini tidak didakwakan atau dituduhkan kepada peserta.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi menyatakan, pihaknya juga menerima laporan kecurangan UN.Dia bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan tim pengawas independen (TPI) untuk menelusuri kecurangan dari hasil pemindaian soal. “Dari hasil pemindaian itu, akan terlihat apakah sekolah melakukan kecurangan atau tidak. Misalnya,satu sekolah jawabannya sama semua.Itu kantidak logis dan bukan tidak mungkin UN di sekolah itu diulang,” tandasnya.

Namun, Wahyudin menyatakan,hingga kini belum ada bukti kuat yang mengarah adanya kecurangan dan kebocoran soal.

Sumber : okezone.com

Peran guru dan Internet

Dalam menerapkan digital learning system, peran seorang guru harus tetap dikembalikan pada fungsi yang sesungguhnya, yaitu sebagai pendidik, yang tidak hanya mengajarkan materi pelajaran untuk mencapai target-target kurikulum, namun lebih kepada pemahaman makna, pendalaman materi, serta pembelajaran di dalam kehidupan nyata.

Meski semua materi sudah terintegrasi dalam sistem pembelajaran digital tersebut, peran guru tetap menjadi seorang pendidik.

Karena semua materi sudah terintegrasi dalam sistem pembelajaran digital tersebut, ujar Yandi Rusyandi dari Sony Sugema College Digital Learning System kepada Kompas.com, terkait persiapan menerapkan pembelajaran secara digital melalui pemanfaatan teknologi di SMA Alfa Centauri, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/2/2010).

Baik software maupun hardware, online maupun offline, kata Yandi, pembelajaran tersebut dikemas secara apik dan interaktif sebagai suatu terobosan baru dalam teknologi pembelajaran yang diterapkan di kalangan anak didik. Selain itu, konsep paperless ini merupakan langkah nyata untuk menyukseskan kampanye Pemanasan Global dengan mengurangi penggunaan bahan kertas dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), baik itu penggunaan buku pegangan, buku tulis, hingga lembaran-lembaran tugas dan evaluasi siswa.

Sistem ini juga akan mendorong siswa dalam hal kemandirian belajar dan pendalaman materi bahan ajar, karena mereka dapat belajar kapan dan di mana saja baik secara offline maupun online, ujarnya.

Yandi menambahkan, sistem pembelajaran digital ini dapat mengintegrasikan semua materi pelajaran berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam suatu software. Hal tersebut memungkinkan siswa dapat menyelesaikan seluruh SKL kurang dari tiga tahun.

Dan evaluasi pembelajarannya juga bisa dilakukan secara otomatis melalui proses digital, sehingga tidak perlu pengkoreksian secara manual melalui kertas. Hasil evaluasi yang diperoleh pun akan lebih cepat, akurat, dan obyektif, tambahnya.

Wow,..., 1 Trilyun untuk desa...

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan.

Pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan itu merupakan bagian dari program USO (Universal Service Obligation) yang mencakup 31.824 desa di Indonesia, kata Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Kemitraan Kemkominfo Aizirman Djusan pada Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika Wilayah Timur, di Mataram, Senin (15/3).

Ia mengatakan program USO merupakan bagian dari pelaksanaan sasaran pembangunan prioritas khususnya untuk program yang diimplementasikan di daerah perbatasan dan terpencil. Dengan adanya pembangunan fasilitas telekomunikasi pedesaan itu diharapkan setelah tahun 2010 seluruh desa di Indonesia sudah terlayani jaringan telekomunikasi atau disebut dengan istilah desa berdering.

Program telekomunikasi pedesaan itu juga mencakup desa-desa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan terus dikembangkan dari desa berdering menjadi desa pintar yakni adanya akses internet di desa tersebut. Desa pintar lebih tinggi statusnya dari desa berdering karena sudah bisa mengakses dunia dari kawasan pedesaan, ujarnya.

Selain itu, kata Djusan, Kemkominfo juga membuat program pembangunan dan penguatan media center di pedesaan, daerah perbatasan dan daerah terpencil serta rawan konflik. Menurutnya NTB bukan daerah perbatasan tetapi dapat dikategorikan daerah konflik pada lokasi (desa) tertentu sehingga juga berhak mendapat bantuan penguatan media center.

Djusan juga menginformasikan bahwa Kemkominfo akan menerapkan program pembangunan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat berbasis teknologi informasi di pedesaan. Teknologi informasi itu dikenal dengan CAP/Mobile CAP, Global Partnership for Output Based Aid (BPOBA), Warmasip dan rumah pintar.

Kemkominfo juga akan membangun ITTS (Improvement Television Transmitting Stations) yang diadopsi dari Spanyol, dan program EWS (Early Warning System) yang dipelajari dari Korea. ITTS untuk pengembangan siaran televisi dan EWS untuk kepentingan pencegahan dampak bencana dan tsunami karena ada peringatan dini, ujarnya. (Ant/OL-06)

Sumber : beritapendidikan.com